Bagansiapiapi – DPRD Kabupaten Rokan Hilir menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait lambatnya realisasi anggaran pada bulan Mei 2023.
Rapat yang dilaksanakan di ruangan Ketua DPRD dihadiri Ketua DPRD Rohil Maston oleh Sekda Rohil, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam penerimaan pajak dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohil Maston, menyebut pertemuan ini guna membahas lambatnya realisasi anggaran di bulan MeI 2023, hari ini kata Maston anggaran yang sudah terealisasi baru mencapai 18,4 % belum sampai 19 % padahal ini sudah bulan Mei 2023.
” Harapan kita kepada Pemerintah pada bulan Juli sudah masuk bulan ke 3, seharusnya ini bisa 30 atau 40% realisasi anggaran yang akan dijalankan,” ujar Ketua DPRD Rohil di dampingi Sekretaris DPRD Rohil Sarman Rabu (24/5/2023)
Maston mengaku, Kalau realisasinya cepat tentu pertumbuhan ekonominya bisa lebih baik lagi apalagi jika realisasinya lebih terarah maka otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan.
Penerimaannya baru 26,9 %. Penerimaan masuknya uang secara keseluruhan baru 11,22%. sementara yang mau dibelanjakan banyak dan uangnya pun belum kelihatan, Intinya belum nampak, terang Maston.
Seharunya kata Maston, menjelang 8 bulan ini harapannya sudah 60%, kenapa? uangnya bisa digunakan untuk bayar honorer atau bisa bayar P3K.
” Itukan indens suatu pemerintahan yang bisa realisasi anggaran, ada dapat uang ada menjalankan realisasi. Input onput namanya bicara postur APBD,” imbuhnya.
Maksudnya sambung Maston, kalau belum mampu merealisasikan anggaran yang ada lalu bagaimana mau mencari PAD. Bagaimana akhir bulan 11 dan 12 tidak bisa digunakan, misal target cuma dapat 60 atau 70%,”
Dikatakan Maston, Dalam pertemuan tadi pihaknya sudah sampaikan terkait realisasinya anggran di bulan Mei ini agar realisasinya lebih baik lagi lantaran indesnya kecil dan pertumbuhannya tidak
Baik.
khususnya masyarakat Bagansiapi-Api berharap trealisasi, mungkin ada bansos dan menyangkut orang miskin yang ditanggung oleh negara, itu mana hari ini mereka tunggu,” tegasnya.
Maston juga menegaskan bahwa pihaknya sudah sahkan dan menuangkan bantuan orang tidak mampu atau orang miskin yang ditanggung oleh negara.
” kami sudah letakan jamnya karena kami mengerti itu harapan masyarakat yang batinnya mengharap penuh, UUD mengatakan orang tidak mampu ditanggung oleh negara,” akuinya.
Ketegasan dari DPRD tetap menanti lantaran Pemerintahan Daerah Itu dalam pengawasan DPRD. namun
Pihak Maston selaku Ketua DPRD Rohil kembali mengingatkan supaya pemerintah daerah segara bekerja dan merealisasikan anggaran agar pendapatan Daerah bisa lebih baik kedepannya.
” kita juga menunggu Perda Undang-undang no 1 tahun 2022 beberapa pajak dan didistribusi menjadi satu agar kategorinya jelas terukur, inikan walet tidak pernah dapat. Artinya segala sesuatu itu bisa menambah distribusi dan PAD cukup bukti,” Pintanya
Harapan Ketua DPRD Rohil Maston Dinas Pendapatan Daerah Rokan Hilir bisa efektif dan pendapatannya setiap tahun bisa bertambah.
jangan sampai puas harusnya. terimakasih Dinas Pendapatan Daerah sudah bekerja keras dan jangan pernah bosan agar targetnya tercapai,” Pungkasnya (Adv/DPRD Rohil)