Jakarta – Ratusan massa dari Organisasi Masyarakat Pemuda Tri Karya (PETIR) kembali menggeruduk gedung Kementrian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Jl. Pattimura, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta, Jesayas, S.H mengatakan bahwa unjuk rasa ini bentuk tuntutan sikap masyarakat terkait sejumlah kinerja pejabat di Riau.
Disebutkannya aksi ini yang ketiga kalinya berlangsung di depan gedung Kementrian PUPR yang di pimpin oleh Menteri Basuki Hadimuljono.
Dalam aksi itu mereka menyoroti sejumlah pekerjaan yang telah menelan anggaran fantastis dan dinilai merugikan Negara.
Adapun pernyataan yang pertama, dugaan korupsi pada anggaran Operasi dan Pemeliharaan Saran Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat akibat Bencana SATKER Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera III Pada Balai Wilayah Sungai Sumatera III pada 2022, 2023 dan 2024.
Berdasarkan data yang laporannya, sebanyak 22 lokasi pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Pintu air di seluruh Riau ditemukan bermasalah. Sebagian bahkan tidak berfungsi. Negara mengucurkan anggaran tiap tahunnya untuk pemelihaharaan tersebut. Total keseluruhan anggaran tersebut sebanyak Rp. 7,5 miliar.
“Kami sudah menyampaikan klarifikasi tertulis ke BWSS III di Riau. Hingga saat ini belum ada jawaban, sehingga ada baiknya kami menyampaikan langsung ke bapak Basuki Hadimuljono,” katanya, Rabu (2/10/2024).
Mereka menyebut dugaan rasuah yang ditangani Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III di Provinsi Riau serta Kasatker Operasi Pemeliharaan bernama Rullyanto Arie Hernowo agar segera dapat di audit dan di pecat terkait dugaan Korupsi Operasional Pemeliharaan Pintu air Rp. 7,5 miliar sejak 3 tahun.
Pernyataan sikap yang kedua, lanjut Jesayas, ditemukan dugaan korupsi pengerjaan Jalan Simpang Batang SP. Purnama Preservasi Jalan BTS Kota Dumai-Duri dan dalam Kota Dumai di Riau. Anggaran tersebut dengan nilai Rp. 16.558.838.514. dan Rp. 21.132.399.839 dianggarkan pada tahun 2020-2021 lalu.
Pengerjaan tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi dan mengalami kerusakan. Bahkan 50 persen jalan tersebut mengalami kerusakan berat bahkan sudah amblas.
Mereka menjelaskan terdapat dugaan tindak pidana Korupsi pada Presesrvasi Rekontruksi Jalan Sp. Lago – Sp. Buatan – Siak Sri Indrapura – Mengkapan/Buton pada Balai pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau yang dinggarkan selama enam tahun sejak 2018 hingga 2024 multiyears. Cukup fantastis, angka ini menelan anggaran senilai Rp. 487 miliar.
Menurutnya dalam pekerjaan tersebut tidak sesuai aturan yang ada. Diduga dalam pelaksanaannya terdapat mark up dan pengurangan volume. S’bab kondisi terkini Jalan tersebut ditemukan berlubang dan mengalami kerusakan berat.
Mereka mengaku sudah menyurati Dirjen Bina Marga pada 25 Maret lalu terkait pelaksanaan Jalan tersebut. Namun belum ada jawaban.
Dilingkungan balai pelaksanaan jalan nasional di Riau hampir 80 persen ruas Jalan di Provinsi Riau rusak parah. Sementara APBN telah habis untuk mengucurkan pembangunan Jalan. Meski demikian di Riau mayoritas Jalan berlubang.
Berangkat dari temuan itu mereka menyatakan tuntutan sikapnya kepada Kementrian PUPR agar dapat mengaudit seluruh proyek bermasalah di Riau dan Memecat Perangkat Kementerian PUPR yang ada di Provinsi Riau.
Mereka juga menyeret selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) bernama Ahmad Rifin Damanik, dan Syamsurizal di periksa oleh Kementrian PUPR.
“Kami meminta menteri basuki merespon laporan kami ini, kalau tidak aksi kami akan terus berlangsung hingga Prabowo sampai Presiden dua Priode. Kami tidak akan berhenti sampai disini, ormas PETIR akan Terus menggeruduk kementrian PUPR sepanjang masa,” pungkasnya. (rilis)