Bagansiapiapi – Selebaran (flyer Digital) bertuliskan Warning!!! Selamatkan Bank Rohil. Copot dan Sangsi Dirut Bank Rohil makin mencuat ke publik.
Dirut Bank Rohil inisial WNK tersebut di sebut- sebut terlibat Politik Praktis dalam Pilkada Rohil 2024. Tak hanya itu Dirut Bank Rohil juga diduga telah melakukan pengeluaran tidak wajar selama masa jabatannya terutama pada alokasi biaya SPPD (Surat Perintah perjalanan Dinas) diduga mencapai Ratusan juta perbulannya.
Menurut keterangan narasumber yang meminta namanya tidak disebutkan oleh media sumatraTimes.co.id kredibilitas PT BPR Bank Rohil sebagai lembaga keuangan daerah tengah menghadapi ujian serius. Gelombang tuntutan pencopotan Wan Muhammad Kudri sebagai Direktur Utama Bank Rohil terus menguat, beredar luas flyer digital berisi peringatan dan poin-poin dugaan penyimpangan yang tersebar masif di media sosial dan grup-grup percakapan daring.
” Direktur utama Bank Rohil di duga bermain di ranah politik praktis secara langsung menabrak nilai-nilai netralitas dan independensi institusi. Ini bukan hanya etika yang dilanggar, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap publik , soal integritas institusi,” Tegas warga yang namanya enggan di ungkap.
Dalam flyer yang beredar, Direktur Utama Bank Rohil dituding melakukan pelanggaran berat terhadap prinsip dasar netralitas aparatur negara dan BUMD dengan ikut terlibat dalam aktivitas politik praktis pada Pilkada Rokan Hilir 2024. Dugaan ini dinilai mencederai integritas institusi dan menimbulkan konflik kepentingan yang tak sejalan dengan fungsi profesional bank daerah.
Tak hanya itu, sorotan tajam juga diarahkan pada biaya perjalanan dinas (SPPD) yang diduga mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Jumlah yang dianggap mencolok ini memunculkan dugaan pemborosan anggaran, terutama di tengah tuntutan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.
Lebih lanjut, informasi yang didapat dari sumber yang terpercaya, gaya kepemimpinan Direktur Utama juga menjadi sasaran kritik. Ia dituding menjalankan organisasi dengan pendekatan otoriter dan sewenang-wenang, termasuk dalam hal rotasi pegawai.
Sejumlah laporan menyebutkan adanya perpindahan staf tanpa dasar evaluasi yang jelas, serta minimnya ruang dialog dalam proses pengambilan keputusan.Kondisi ini dinilai menciptakan iklim kerja yang tidak sehat dan menurunkan motivasi para pegawai.
“Kepemimpinan otoriter hanya akan melemahkan fondasi organisasi. Lembaga keuangan daerah membutuhkan stabilitas internal dan tata kelola partisipatif, bukan ketakutan birokratis,” ungkapnya.
Perkembangan ini sambungnya lagi menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya akuntabilitas di tubuh PT BPR Rohil. Flyer yang ramai di media sosial menjadi refleksi bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan publik tidak bisa dibangun di atas praktik manipulatif dan kepemimpinan otoriter.
Oleh karena itu, harapan kami Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diminta segera mengambil sikap tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan integritas pimpinan bank, tutupnya seraya menjanjikan bahwa Jika tuntutan ini diabaikan, dikhawatirkan akan muncul gelombang ketidakpercayaan yang berdampak sistemik terhadap stabilitas lembaga dan kepercayaan nasabah. Untuk itu, langkah evaluatif dan investigasi mendalam perlu segera dilakukan secara independen, transparan, dan akuntabel.
Terpisah Direktur Utama Bank Rokan Hilir Wan Muhammad Kudri saat di konfirmasi terkait selebaran yang beredar di kontak Watshap memilih diam saat di hubungi.
Namun Ilham Kurniawan selaku Legal Bank dan juga sebagai salah satu Kasi di bank tersebut bersedia menjalin komunikasi dan memberikan tanggapan bahwa tuduhan sesuai dengan selebaran yang beredar adalah tidak benar
” Tuduhan itu tidak benar, itu fitnah, kata Ilham Kurniawan Selasa malam (3/6/2025) di dampingi Kepala Bagian Umum Bank Rohil (redaksi)