Sumatratimes.com – Komisi I DPRD Kota Batam menyoroti jumlah tenaga honorer di Kota Batam yang dinilai berlebihan dan menghambur-hamburkan anggaran.
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam Utusan Sarumaha, menjelaskan saat ini jumlah tenaga honorer yang ada di Batam sebanyak 6.300 lebih dan sangat overload atau berlebihan. Jumlah ini, katanya, melebihi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemko Batam.
Dicontohkannya, saat ini Satpol PP Batam memiliki tenaga kerja honorer sebanyak 640 orang.
Dari Rp 21 miliar yang dianggarkan, sebanyak Rp 17 miliar tersedot hanya untuk kebutuhan tenaga honorer Satpol PP Batam selama setahun. Hal tersebut sudah termasuk gaji.
Anggaran yang terserap tersebut diungkapkannya sangat tidak efektif karena lebih besar serapannya namun hanya untuk penggajian honor satu instansi saja. Belum terhitung untuk instansi-instansi lainnya.
“Harusnya bukan pendekatan berapa banyak jumlahnya, tapi pendekatan kualitatif. Artinya kesejahteraan tenaga honorer itu harus ditingkatkan dengan cara memberikan honor atau gaji mereka yang layak, minimal setara UMK yang berlaku saat ini. Kalau gaji atau pendapatan sudah layak, otomatis kinerja honorer juga akan meningkat atau mengikuti,” kata Utusan, melalui telepon, Rabu (6/11/2019).
Ia menjelaskan, lebih baik lagi apabila jumlah tenaga honorer itu dirampingkan, disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai kesejahteraannya yang ditingkatkan.
“Kami ingin BKD Kota Batam itu melakukan survei yang akurat tentang analisis beban kerja, bukan kebutuhan subjektif. Penggunaan anggaran itu intinya harus efektif, efisien dan ada asas kepatutannya. Itu berdasarkan data dari BKPSDM yang sudah ada sekarang ini,” ujarnya.
Seharusnya, pemerintah melakukan usaha yang maksimal agar di Kota Batam mendapatkan jumlah penerimaan CPNS lebih banyak. Untuk tahun 2020 sendiri, pemerintah mengajukan sebanyak 1.900 untuk CPNS. Akan tetapi, yang diterima hanya sebanyak 140 saja.
“Hal tersebut sangat berbanding jauh, dan pemerintah harus bekerja keras untuk melakukan upaya-upaya agar kuota yang diajukan ke pusat bisa lebih banyak,” tegasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Batam Jefridin mengatakan, keberadaan tenaga honorer di Batam memang sangat diperlukan, karena di Batam masih kurangnya tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN). Seperti Satpol PP, jika dilihat dari luas wilayah kota Batam, tenaga Satpol PP yang ada cukup kurang, bahkan diambilnya juga tenaga honorer juga terbilang masih kurang.
“Hanya saja saat ini kami tidak lagi mengambil tenaga honorer untuk Satpol PP, namun ke depan tidak menutup kemungkinan ada karena masih kurangnya tenaga Satpol PP yang bertugas untuk mengawal berlangsungnya Perda Pemkot Batam,” kata Jefridin.
Tidak saja Satpol PP, tenaga honorer terbanyak terdapat di tenaga pengajar atau guru dan tenaga medis. Di mana, di dua profesi ini, Pemkot Batam selalu mendapatkan kuota kecil dari pemerintah pusat.
“Tahun lalu Pemkot Batam hanya mendapatkan kuota 200 penerimaan ASN,” jelasnya.
Bahkan, lanjut Jefridin, untuk tahun ini dari 1.980 ASN yang diajukan, yang disetujui hanya 140 alokasi formasi yang terdiri dari 71 tenaga pendidik, 42 tenaga kesehatan, dan 27 tenaga teknis. Sementara yang dibutuhkan 218 tenaga guru, 151 tenaga kesehatan dan 491 tenaga teknis untuk usulan CPNS. Sedangkan untuk usulan PPPK, 774 tenaga guru, 216 tenaga kesehatan dan 128 tenaga teknis.
“Makanya keberadaan tenaga honorer sangat dibutuhkan dan terbantukan di lingkungan Pemkot Batam,” ujarnya. (sumber: Kompas.com)
Redaksi: Amran