Sumatratimes.com.Rokan Hilir-Listrik Sekretariat DPRD di Putus oleh pihak PLN,,Lembaga Masyarakat (LSM) Lira tuding kinerja Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir bobrok dan di duga hanya makan gaji buta.
Pasalnya pasca pilkada Riau dan semenjak pindah kantor baru di kawasan batu enam Wakil Rakyat yang terpilih pada priode 2014-2019 ini tidak mampu menyelesaikan masalah tunggakan Pembayaran tagihan Listrik kantor Wakil rakyat tempat mereka mencari makan,oleh sebab itu kinerja ke 45 Anggota DPRD Rohil Patut di pertanyakan.
“Sampai saat ini kondisi Rokan hilir sangat menyedihkan,perputaran ekonomi sangat lesu sehingga kebutuhan rumah tangga (sembako) mengalami kenaikan semua. barang kali hampir semua tidak berfungsi, Kasihan melihat negeri ini,” Kata Zacky Al Masri,Ketua LSM LIRA, Ahad,(15/07/).
Kita bahas isu terkini lanjut Ketua LSM Lira Zacky Al Masry, Saat semua pihak sibuk dengan hiruk pikuk terhadap devisit Tapi sesungguhnya devisit ini tidak terjadi bagi mereka yang ekonominya kalangan ke atas , devisit hanya berlaku dan dirasakan oleh masyarakat kalangan bawah pada umumnya saja.
Apalagi saat ini kata Zacky sudah memasuki masa masa Politik tentunya di sinyalir DPRD – DPRD yang ada sekarang akan mulai berkempanye lagi guna mencari simpati dan dukungan suara dari masyarakat sehingga kalau masyarakat ingin menyampaikan hajat ke sekretariat tersebut akan maka hanya akan menemui Pegawai pegawai dan tenaga honorer sementara 45 anggota DPRD nya entah kemana.
” Mengapa saya katakan seperti itu, Karena mereka sampai saat ini slow-slow ( Santai-santai ) saja, Walaupun ada mungkin beberapa dari mereka yang merasa berdosa tetapi terpaksa demi keadaan yang berlangsung ,” tuturnya.
Masih kata zacky, Ketika dirinya mencoba menghubungi salah satu anggota legislatif Rokan Hilir menyampaikan, Semenjak Gedung DPRD Rohil pindah ke gedung yang baru dibatu enam pinggir sungai rokan, Baru satu kali digelar sidang paripurna.
Tentu saja kinerja tersebut tidak sebanding dengan apa yang mereka terima (Gaji+Tunjangan+fasilitas) sejak di sumpah menjadi Wakil rakyat sementara kepentingan masyarakat,kepentingan daerah terkesan di abaikan.
” Alasannya tidak masuk akal, Katanya lampu mati,dana tidak ada untuk keperluan (makan minum). Nah dengan begini dimana fungsi legislatif sebagai perpanjangan tangan masyarakat, Sementara legislatif dianggap sebagai wadah yang vital untuk menyambung aspirasi masyarakat kepada eksekutif,” Paparnya.
Lebih jauh Zacky mengupas, Ketika dirinya berbincang dengan salah satu anggota legislatif disalah satu warung kopi yang ada di ibukota Rokan hilir, Wakil Rakyat tersebut mengatakan bahwa gajinya tidak lancar.
Kan aneh, apakah mereka di amanah masyarakat hanya untuk mengurus gaji mereka semata dan yang tahu itu mereka kenapa sampai uang tidak ada.
Selaku Lembaga Masyarakat Zacky yang saat ini Mungkin di benci lantaran sikapnya yang kritis tetapi dengan tujuan ingin memperbaiki keadaan secara bersama sama mengajak masyarakat merenung,Berpikir cerdas, kenapa di saat Gaji Legislatif lambat di bayar mereka sanggup lempar kursi kemudian membuang Televisi (inventaris) yang di beli pakai duit negara bahkan kita dapati ada yang berbuat sampai menyegel ruangan Sekwan.
Lalu bagaimana dengan nasib tenaga honorer yang gajinya 400 ribu di terima per setengah tahun sekali? Bandingkan dengan gaji DPR yang sebulan nya bisa menghidupi nasib tenaga honorer dalam setahun.
“Logika nya di mana? Ini tidak adil,bagaimana mungkin kalian teriak bela kepentingan masyarakat sementara Listrik sekretariat DPRD saja tak bisa kalian perjuangkan? Tandasnya Kontan.
Terkait tudingan di atas Ketua DPRD Rohil Nasruddin Hasan berulang kali di konfirmasi via telepon Senin (15/07)belum bersedia memberikan Klarifikasi tetapi beredar Info sohih Bahwa Ketua Nasruddin sudah berupaya melunasi tagihan Kantor DPRD yang baru sebanyak puluhan juta rupiah dengan menggunakan dana Pribadi sayangnya menurut Nasruddin pihak Pln terkesan tidak mau bekerjasama.
Terpisah Pihak PLN Minggu malam (14/07 )mengatakan bahwa memang benar kantor DPRD Batu enam sudah di lunasi,tapi demikian itu tidak terp[isahkan dengan kantor DPRD yang lama karena itu satu lembaga kemudian Pihak PLN tidak mengacu pada per KWH nya
” Maaf sebelumnya kita sudah lama kerjasama dengan DPRD sebagai wakil rakyat dan kita juga sudah banyak melakukan mediasi tapi belum juga di lunasi.demikian sebut Pihak PLN menampik tudingan bahwa pihaknya tidak mau bekerja sama.tandasnya Pihak PLN ( R1)
