Sumatratimes.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari PKB, Marwan Dasopang menolak wacana sertifikat layak kawin. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengusulkan ada sertifikasi bagi calon mempelai.
Marwan khawatir program ini bisa jadi ladang korupsi baru. “Lah, kalau orang layak nikah diukur dengan sertifikat, itu jangan-jangan ladang korupsi baru,” ujar Marwan, saat ditemui Tempo di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 18 November 2019.
Untuk itu, Marwan meminta pemerintah tidak menggunakan alasan mengurangi tingkat perceraian dan menurunkan angka stunting, untuk mengadakan program sertifikat layak kawin ini.
Toh, kata dia, tidak ada jaminan bahwa dengan sertifikasi, pasangan suami-istri akan terhindar dari perceraian.
“Jangan jadikan kegagalan pemerintah menurunkan angka kemiskinan, stunting, dan tingkat perceraian itu menjadi beban masyarakat. Introspeksi dong,” ujar Marwan.
Menurut Marwan, program malah bakal membuat masalah baru. “Sudah lah, pemerintah tidak usah cari-cari kerjaan. Ini ada lembaga KPAI, macam-macam itu. Agak cerdas sedikit lah pemerintah. Mau nikah kok pakai sertifikat?,” ujar dia. (sumber: tempo.co)
Redaksi: Amran
