Jakarta- Atas Putusan Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. ASABRI (persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012 sampai dengan 2019, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum BANDING.
Kapuspenkum Kejagung Dr. Ketut Sumedana SH.MH., menjelaskan ke awak media Senin (6/2/2023) Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan upaya hukum banding dengan alasan sebagai berikut:
Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yaitu pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dibawah ketentutan ancaman pidana minimal. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.
Namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara selama 1 tahun. Padahal sesuai bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, ancaman pidananya adalah minimal 4 tahun.
Pidana penjara yang dijatuhkan terlalu ringan dan dirasa kurang memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan agar orang takut dan atau jera untuk melakukan tindak pidana tidak tercapai, terang Kapuspenkum Kejagung
Dalam persidangan, Terdakwa terbukti menikmati hasil tindak pidana sebesar Rp. 254.234.900.000, namun demikian Majelis Hakim tidak menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti, sehingga pemulihan keuangan negara tidak tercapai.
Sebelumnya, amar putusan terhadap Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF pada pokoknya, yaitu:
Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000 subsidair 4 bulan kurungan.
Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
Poin 1 sampai dengan 70 terlampir dalam berkas perkara;
Poin 71 sampai dengan 79 dikembalikan kepada Terdakwa;
Poin 80 sampai dengan 83 dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
Poin 84 sampai dengan 88 dikembalikan kepada Terdakwa;
Poin 89 sampai dengan 136 terlampir dalam berkas perkara;
Poin 137 dikembalikan kepada Teguh Ramadhani;
Poin 157 sampai dengan 214 terlampir dalam berkas perkara.
Membebankan biaya perkara sebesar Rp10.000. tutup Kapuspenkum Kejagung saat siaran pers (Hen Riau)
