Pekanbaru – Kasi B bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Ali Rahim, SH., MH menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BP2JK Wilayah Riau dengan tema Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Melalui Manajemen Anti Penyuapan.
Hadir dalam kegiatan Selasa (11/7/2023) sekira pukul 10.20 Wib di ruang Bertuah Hall Hotel Pangeran Pekanbaru tersebut yaitu Zuni Ansariffa, S.T., M.T Kepala Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Daony Roha Silitonga, S.T., M.T Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Subdirektorat Kepatuhan Intern, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, AKP Dr. Irwanto,SH.MH PS.Kanit 1 Subdit III Ditreskrimsus Polda Riau, Ristian Pangarso, SE Spesialis Anti Korupsi Badan Usaha.
Terkait hal ini, Kasi Penkum Kejati Riau Bambang Heripurwanto SH., MH., saat dikonfirmasi mengatakan adapun dalam sambutannya Kepala Subdirektorat Kepatuhan Intern, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yanuar Tri Kurniawan, S.T., M.Eng menyampaikan tujuan dilaksanakannya Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yaitu mengajak peserta memahami tentang Tindak Pidana Korupsi, Menghilangkan kebiasaan berperilaku koruptif, Menghilangkan fenomena bahwa korupsi telah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat dan Sebagai upaya dini mencegah berbuat korupsi.
Kemudian sambung Kasi Penkum Kejati Riau Bambang Heripurwanto, Dalam penyampaian materi Kasi B bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Ali Rahim, SH., MH menyampaikan Pengertian secara tegas menurut UU No. 31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yaitu :
• Perbuatan melawan hukum.
• Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
• Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi.
• Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi.
• Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
Kasi B bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Ali Rahim, SH., MH juga menjelaskan Bentuk atau Jenis Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Terdapat 30 Jenis Tindak Pidana Korupsi, yang dapat dikelompokan menjadi 7 kelompok yakni :
1. Kerugian Negara Pasal 2 dan Pasal 3
2. Suap menyuap Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2)
3. Perbuatan curang Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2)
4. Penggelapan Dalam Jabatan Pasal 8,9 dan 10
5. Pemerasan Pasal 12
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Pasal 12
7. Gratifikasi Pasal 12 B jo Pasal 12 C
Diakhir materi, Kasi B bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Ali Rahim, SH., MH mengungkapkan titik rawan korupsi ada 2 yaitu Titik Rawan Korupsi ( Umum) dan Titik Rawan Korupsi (Khusus).
Titik Rawan Korupsi ( Umum) yaitu Belanja fiktif, Kuitansi fiktif, Mark Up harga, Perjalanan dinas fiktif, Suap menyuap berkaitan dengan tugas / jabatan (percepatan proses) dan Pembuatan daftar-daftar administrasi fiktif / palsu.
Titik Rawan Korupsi ( Khusus) yaitu Pengadaan barang, Pencatatan penggunaan dan Benturan kepentingan.
Kegiatan Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berjalan aman, tertib dan lancar serta menerapkan secara ketat protokol kesehatan (prokes), tutup Kasi Penkum Kejati Riau Bambang Heripurwanto (Hendri)