Bagansiapiapi- Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Rokan Hilir Senin (19/5/2025) melakukan penahanan terhadap Tersangka SJ dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas.
Tersangka SJ ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-01/L.4.20/Fd.2/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 07 Juni 2025 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bagansiapiapi setelah mempertimbangkan syarat subjektif maupun objektif dari penahanan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP.
Saat konferensi pers di aula kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Kajari Andi Adikawira Putera SH. MH., didampingi oleh Kasi Intel Kejari Rohil Yopentinu Adi Nugraha SH., MH., Kasi Pidsus Kejari Rohil Misael Asarya Tambunan SH.,MH., menyampaikan bahwa Tersangka SJ telah ditetapkan sebagai Tersangka pada hari Kamis kemarin tanggal 15 Mei 2025 bersama dengan Tersangka AA.
Inisial AA ini selaku Pengguna Anggaran dan juga selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir. Adapun peran daripada SJ merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari 6 (enam) kegiatan pembangunan dan juga sebagai Pelaksana pada 2 (dua) kegiatan rehabilitasi pada kegiatan yang ada di SMP N 4 Panipahan Tahun Anggaran 2023 tersebut, ungkap Kajari Rohil Andi Adikawira Putera SH., MH.,
Secara singkat kronologi perkara tersebut dijelaskan Kajari Rohil Andi Adikawira Putera SH., MH., yaitu pada tahun 2023 Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir melaksanakan 8 (delapan) kegiatan pembangunan dan rehabilitasi SMP N 4 Panipahan di Kecamatan Pasir Limau Kapas yang sumber uangnya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI dengan nilai total untuk 8 (delapan) kegiatan sejumlah Rp. 4.316.651.000 (empat miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
Kegiatan tersebut dilakukan dengan metode Swakelola. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Tersangka AA selaku Pengguna Anggaran menunjuk Tersangka SJ selaku PPTK di 6 Kegiatan Pembangunan dan selaku Pelaksana di 2 kegiatan Rehabilitasi. Bahwa kegiatan tersebut dilakukan tidak sebagaimana mestinya.
Sehingga Tim Penyidik menemukan beberapa Perbuatan Melawan Hukum, baik melawan hukum secara formil maupun materiil, diantaranya yaitu adanya penggelembungan pembelian bahan material, penyusunan SPJ yang tidak sesuai dengan ketentuan serta adanya ketidaksesuaian mutu bangunan, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 1.109.304.279, 90 (satu miliar seratus sembilan juta tiga ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh rupiah), jelas Kajari Rokan Hilir Andi Adikawira Putera SH., MH.
Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Andi Adikawira Putera, S.H, M.H melalui Kasi Intelijen Kejari Rokan Hilir Yopentinu Adi Nugraha, S.H, M.H didampingi Kasi Pidsus Kejari Rokan Hilir Misael Tambunan, S.H, M.H juga menambahkan, bahwa Tersangka AA juga dijadwalkan hadir bersamaan pada hari ini, akan tetapi yang bersangkutan beralasan sedang sakit sehingga tidak dapat hadir, dan meminta untuk dijadwalkan kembali pemeriksaan pada hari berikutnya.
Kajari berpendapat jika memang benar-benar sakit tidak dapat dipaksakan, dikarenakan dalam proses penegakan hukum juga harus memperhatikan Hak dari Tersangka, akan tetapi jika sakit tersebut hanya dijadikan alasan untuk menghindari pemeriksaan, maka Tim Penyidik Kejari Rokan Hilir sudah memiliki strategi tersendiri untuk mensiasatinya, tutup Kasi Intel Kejari Rohil Yopentinu Adi Nugraha (redaksi)