Oleh :
DR. (Candt) Dini Handayani Mahasiswa Doktoral Universitas Riau
Pekanbaru- Arus globalisasi merupakan dampak teknologi digital melalui Internet dan cloud membawa paradigma baru di semua sector publik. Internet menciptakan ekonomi tanpa batas dan seluruh pikiran baru dan hasil di era informasi berubah menjadi era usia konseptual.
Transformasi digital tidak hanya di organisasi swasta tetapi juga pada tingkat individu dan organisasi publik Digitalisasi, digitalisasi, dan transformasi digital akan memanfaatkan konsumsi produk teknologi dan menjadikan work-from-home sebagai alternative terbaik untuk pengaturan kerja di organisasi (Almeida et al., 2020).
Transformasi birokrasi dan society 5.0, pelayanan publik menjadi bagian penting dan titik strategis termasuk keterlibatan masyarakat di dalamnya. Dwiyanto (2018) dalam bukunya yang berjudul Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik menyebutkan, bahwa ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan good governance di Indonesia. Salah satunya adalah pelayanan publik melibatkan semua unsur governance.
Pemerintah sebagai representasi negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar memiliki kepentingan dan keterlibatan tinggi dalam ranah ini.
Pemerintah sebagai salah institusi penyelenggara pelayanan publik secara sederhana dapat disebut sebagai penyedia layanan publik. Sudah jelas harus memberikan pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pemanfaatan teknologi informasi di berbagai bidang tentunya sangat membantu organisasi untuk memperoleh tujuan yang diharapkan. Peran kepemimpinan dalam pelaksanaan transformasi digital di sektor pemerintahan tentunya menjadi sebuah keniscayaan. Iapun menjadi sentral dalam mengadopsi pemanfaatan teknologi.
Kepemimpinan memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan transformasi digital. Pemimpin yang memiliki kemampuan dalam memimpin dan memafaatkan teknologi disebut pemimpin digital. Era perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan dan penggunaan data besar dalam sektor pemerintah akan membantu dalam meningkatkan pelayanan dan mempercepat pekerjaan.
Para pemimpin perlu dilengkapi dengan baik dengan digital dan emosional kelincahan dalam beroperasi di lingkungan yang tidak pasti dan kompleks.
Hari ini, dalam pengambilan keputusan proses dan inovasi, pemimpin yang efisien bekerja dalam siklus pembelajaran yang cepat (Mihai & Creţu, 2019). Transformasi digital terdiri dari efek gabungan dari beberapa inovasi dan teknologi digital yang menghadirkan struktur, praktik, nilai, pengaturan, dan keyakinan baru yang mengubah, mengganti, atau melengkapi aturan yang ada dalam organisasi, ekosistem, industry (Westerman et al., 2014).
Transformasi digital penting bagi semua perusahaan industri dan sektor permerintahan yang sangat bergantung pada sistem, TI, strategi, dan sumber daya manusia. Keberhasilan mengimplementasi e-government tidak lepas dari betapa pentingnya perannya seorang pemimpin. Transformasi digital di sektor pemerintahan dapat terwujud jika adanya keinginan yang besar oleh pemimpinnya untuk melaksanakannya.
Menghadapi era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) tidak dapat dipungkiri dengan kehadiran teknologi informasi khususnya di sektor pemerintahan akan memberikan dampak yang signifikat diantaranya yaitu kemudahan dalam memperoleh informasi, kecepatan dalam pelayanan dan membantu para pemimmpin dalam pengambilan keputusan dengan memanfatkan data besar (big data).
Peran seorang pemimpin dalam mewujudkan pemanfatan teknologi informasi dalam sector pemerintahan menjadi sebuah keharusan. Kepemimpinan digital menjadi bagian penting dalam implementasi transformasi digital di sector pemerintahan.
Sebagai pemimpin tentunya Keterlibatan masyarakat saat ini menjadi bagian yang perlu dioptimalkan.
Dengan adanya keterlibatan masyarakat, para pihak dapat bersama sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Fungsi kontrol dari masyarakat juga dapat membantu bagaimana pelayanan publik dapat terselenggara dengan sebagaimana mestinya.
Untuk mewujudkan keterlibatan masyarakat tersebut, dibutuhkan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai seperti apa peran masyarakat di dalam pelayanan publik, termasuk seperti apa hak dan kewajiban masyarakat. Masyarakat berkewajiban untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam standar pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik dan mematuhi peraturan terkait, terkhusus standarisasi digitalisasi saat ini.
Jadi, ternyata singkronisasi kebijakan yang dihasilkan harus bisa menaungi 3 hal secara filsafat, baik sisi pembuat kebijakan yaitu pemerintah, dan sisi pelaksanaan kebijakan transpormasi digitalisasi yaitu sistem bisa dikatakan pihak ke tiga dalam arus globalisasi, dan masyarakat secara aksiologi penerima manfaat kebijakan, sehingga dengan proses digitalitasi yang diterapkan pemimpin bisa mengurangi KKN, terkhusus korupsi.
Kesempatan untuk korupsi jika disandingkan dengan tranformasi digitalisasi akan menurun apabila pengetahuan masyarakat selaras dengan kebijakan yang berpangku pada digitalisasi mau tidak mau secara langsung atau tidak langasung tugas pemerintah terkhusus pemimpin harus mampu memahamkan masyarakat dengan digitalisasinya.
Adapun sebagai pemimpin yang faham dengan digitalisasi wisdemnya harus bijaksana menempatkan digitalisasi dengan maualisasi, sehingga tujuan dari dgitalisasi untuk memudah dan mempercepat pelayanan jangan sampai terganggu apabila maintanancenya secara jaringan rusak maka sebagai pemimpin harus memprsiapkan kebijakan manualisasi yang disesuaikan pada kondisi tertentu degnan begitu antara birokrasi dan masyarakat tidak terjadi adudomba karena miskomunikasi yang dimunculkan kelemahan digitalisasi. Kamis (22/12/2022)” Sumber : DR. (Candt) Dini Handayani”