JAKARTA – Pemerintah berencana untuk mewajibkan anak SMP agar memiliki tabungan atau membuka rekening di bank.
Sebagai mana diberitakan finance.detik.com, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuagan (OJK) Wimboh Santoso, mengatakan inisiasi ini sebagai salah satu upaya mencapai target indeks keuangan inklusif sebesar 75 persen di tahun 2019 ini.
“Edukasi mulai dini, anak-anak sudah mulai diedukasi tentang jasa keuangan dan produk-produknya, itu satu. Ke dua bahwa persyaratan setiap pelajar mempunyai rekening itu harus. Itu nanti tinggal didiskusikan apakah waktu mulai masuk SMP,” kata Wimboh, usai menghadiri rapat Koordinasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di Kantor Kementeri Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/7/2019).
Kalau tidak punya rekening, barangkali siswa bersangkutan tidak tercatat sebagai pelajar SMP. Namun, sejauh ini Wimboh hanya menyebutkan target keuangan inklusif yang sebesar 75 persen tahun ini. Ia belum menyebutkan target pembukaan rekeningnya itu sendiri. Wimboh mengatakan, dengan edukasi ini dapat mencapai inklusi keuangan yang berkelanjutan.
“Targetnya 75 persen inklusi keuangan. Ini dalam rangka mencapai inklusi keuangan secara continuous base, secara sustainable. Sehingga, edukasi tidak boleh berhenti,” ujar Wimboh.
Wimboh mengatakan, pemerintah menargetkan pelajar atau kaum muda sebagai sasaran utama dalam penerapan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) ini. Seba, menurutnya, edukasi kaum muda diperlukan agar sejak dini masyarakat Indonesia sudah menerapkan budaya menabung di bank.
“Dari awal justru yang kita pikirkan itu generasi muda lebih penting. Supaya masyarakat paham tentang produk-produk keuangan lebih dini. Kalau sudah begitu, kalau sudah minded, otomatis kalau punya uang kan pasti ke tabungan,” papar dia.
Kemudian, Wimboh meyakini dengan adanya teknologi yang pesat di sektor jasa keuangan, target 75 persen dapat mudah terlampaui. Bahkan, ia menyebutkan saat ini sudah lebih dari 50 persen angka keuangan inklusif Indonesia.
“Kalau target (75 persen) gampang lah, dengan teknologi sekarang gampang itu. Akhir tahun ini bisa lewat 75 persen. Optimis bisa lah karena teknologi. Ya sekarang sudah lebih (dari 50 persen) lah,” ungkap Wimboh.
Terakhir, ia mengatakan inisiasi ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan kementerian terkait. Pasalnya, hingga saat ini belum ada aturan khusus yang mewajibkan pelajar memiliki tabungan di bank.
“Sekarang ini kan campaign-nya, masuk sekolah campaign rekening, campaign tabungan, SimPel (Simpanan Pelajar). Tapi belum ada persyaratan khsus bahwa kamu kalau tidak punya tabungan, tidak punya rekening, itu tidak bisa terdaftar, itu belum ada. Ini kita akan diskusi dengan kementerian terkait,” tandasnya.
Editor : Amran
