JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi, mengatakan anggaran pendidikan berkurang di APBN 2019.
Dikutip dari detik.com, dia mengatakan pengurangan itu terjadi disebabkan anggaran yang sebelumnya ada di Kemendikbud kini dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Nggak ada (ditambah). Malah kurang,” kata Muhadjir, ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Dia mengatakan pengurangan itu dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, pengurangan itu dilakukan hanya sedikit. “Oh, itu dari Bu Menkeu. Kecil sih pengurangannya, nggak sampai Rp 1 triliun,” imbuhnya.
Muhadjir mengatakan anggaran yang berkurang itu tadinya diperuntukkan bagi bantuan afirmasi ke sekolah. Sebagian dari bantuan itu kini ada di ke Kementerian PUPR.
“Kan sebagian juga sudah dialihkan ke Kementerian PUPR untuk revitalisasi sekolah-sekolah yang klasifikasinya (rusak) berat itu diserahkan ke PUPR,” terang Mendikbuid.
Dijelaskan Mendikbud, untuk revitalisasi ringan masih di bawah Kemendikbud. “Kita akan focus revitalisasi SMK, nanti tahun 2020 ada 73 SMK yang kita rencanakan,” jelasnya.
Dia juga menambahkan, untuk dana SMK, tidak semuanya kini dianggarkan lewat Kemendikbud. Ada beberapa kementerian juga yang dilibatkan.
“Untuk vokasi iya (dialihkan), ada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, sesuai dengan Inpres Nomor 75 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, itu ditangani oleh banyak pihak,” ungkap Mendikbud.
Sementara itu, di Kemendikbud sendiri, program vokasi akan ditangani lebih kepada pengadaan guru yang berkeahlian.
“Dengan SMK yang diprioritaskan ada 4, wisata, kelautan, ekonomi kreatif, dan pertanian produktif. Tapi tidak berarti bahwa bidang lain terabaikan, tetap kita beri perhatian,” katanya.
Muhadjir mengatakan, meski mengalami pengurangan anggaran, anggaran transfer daerah di Kemendikbud mengalami kenaikan drastis.
“Jadi ini sebetulnya bagaimana memastikan anggaran yang ditransfer ke daerah itu betul-betul digunakan dengan tepat sasaran, efisien, mengalir sesuai kanalnya, tidak ada yang rembes,” katanya.
Muhadjir menegaskan, apa yang dilakukan saat ini merupakan bentuk program kemajuan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Sebab, kata Muhadjir, prioritas program di periode ke dua Presiden Jokowi, yakni peningkatan kualitas SDM.
“Jadi ini sebetulnya program kemajuan pendidikan dalam rangka peningkatan SDM sebagai prioritas kabinet periode ke dua kepemimpinan beliau itu untuk sektor pendidikan, terutama sekolah itu bola di tangan daerah. Pusat akan lebih banyak membuat regulasi, dan regulasi itu tidak langsung dari atas. Kita juga akan minta pendapat daerah, termasuk zonasi itu tidak langsung turun dari Dikbud. Itu kita minta saran dari daerah,” jelasnya.
Editor : Amran
