BANDUNG – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Bandung menceramahi Kepala Dinas (Kadis), dan dua pejabat Dinkes KBB Bandung Barat, di persidangan.
Sebagai mana dikutip dari InilahKoran.com, Hakim meminta Dinkes KBB untuk mengevaluasi sistem kontrol dan pengawasan di RSUD Lembang. Hal itu terungkap dalam sidang dugaan korupsi dana klaim BPJS RSUD Lembang di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (2/9/2019).
Dua terdakwa pun dihadirkan, yakni Kepala RSUD Lembang Oni Habibi, dan bendaharanya Meta Susanti. Dalam siadang dengan agenal kesaksian, tim JPU Kejari Bale Bandung menghadirkan enam orang saksi, yakni Kadinkes KBB Hernawan, Kasubag Keuangan Dinkes KBB Juliarawani, Kasi di Dinkes KBB Lia Muliana, perawat RSUD Lembang Endah Zubaedah, dan karyawan BPJS Cabang Cimahi Yuda.
Diberitakan sebelumnya, Kadinkes KBB Hernawan dan dua stafnya, yakni Kasubag Keuangan Dinkes Juli Irawan, dan Kasi Kesehatan dan Pelayajan Jaminan Sosial Kesehatan Lia Muliawan sama sekali tidak mengetahui jumlah nominal pembayaran klaim BPJS yang harus disetorkan ke kas daerah.
Anggota Majelis Hakim Asep Sumirat Danaatmaja, awalnya menanyakan bagaiamana Dinkes KBB mengetahui adanya penyelewengan dana klaim BPJS yang dilakukan kedua terdakwa. Kadinkes KBB Hernawan pun mengaku awalnya tidak mengetahui.
”Awalnya saya tidak tahu, baru tahu setelah Bu Meta melapor ada dana yang dipakai,” katanya.
”Apakah hanya Ibu Meta saja,” tanya majelis lagi.
Hernawan pun menyebutkan, baru diketahui Kepala RSUD Lembang terlibat saat menerima laporan dari inspektorat. Awalnya dia tidak mengaku. Kalau dari keterangan Ibu Meta, dana itu terpakai untuk bisnis ternak ayam, dan lainnya.
”Masa untuk ternak ayam menghabiskan Rp 7,7 miliar,” tanya Asep, dan Kadinkes pun terdiam.
Majelis pun kembali menanyakan soal nominal dana klaim BPPJS yang harus diterima RSUD Lembang dan disetorkan ke kas daerah. Lagi-lagi tidak orang pejabat Dinkes yang menjadi saksi sama-sama menggelengkan kepala.
”Kami hanya tau jumlah setoran ke kas daerah dari bukti setoran. Soal dana transfer dari BPJS tidak ada laporan, begitu juga dari RSUD tidak ada laporan ke kami,” kata tiga orang saksi Dinkes KBB.
”Mungkin itu masalahnya, gak ada pengawasan. Ini yang harus dievaluasi. Masa gak ada laporan dana sama sekali. Rumah sakit itu kan masih dibiayai APBD. Salahnya di sini gak ada pengawasan, laporan saja gak tahu. Ini jadi kesempatan untuk menyelewengkan, yang jadi korban masyarakat,” ujarnya.
Editor: Amran
