SumatraTimes.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Kick Off Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Pandemi Covid-19 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/9/2020).
Dalam kesempatan itu, Jokowi kembali bicara soal krisis kesehatan akibat pandemi yang merembet ke krisis ekonomi.
“Sebagaimana kita tahu pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah dari pusat sampai daerah termasuk, TNI/Polri dan BUMN untuk melakukan langkah-langkah extraordinary dalam menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian,” ujarnya.
“Pemerintah harus bergerak sangat cepat mengevakuasi WNI dari wilayah pandemi, pemerintah harus mempersiapkan rumah sakit, rumah isolasi alat-alat kesehatan dan obat-obatan dalam waktu yang sangat singkat,” lanjut Jokowi.
Kemudian, menurut kepala negara, pemerintah harus menggerakkan seluruh aparat untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menaati dan mengikuti protokol kesehatan. Semua itu harus dilakukan secara extraordinary, cara yang tidak seperti biasanya, cara yang tidak standar.
“Semua harus dilakukan dengan cara yang cepat dengan prosedur yang sederhana, yang shortcut, semua ini demi keselamatan masyarakat. Keselamatan masyarakat lebih utama daripada prosedur yang berbelit-belit yang kita buat sendiri, yang memang sudah waktunya harus kita rombak,” ujar Jokowi.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu lantas bicara soal upaya-upaya extra ordinary di bidang perekonomian. Ragam bantuan sosial, termasuk berupa uang tunai, harus diberikan demi menyelamatkan masyarakat yang tiba-tiba menganggur dan tidak berpenghasilan.
Pun bantuan untuk UMKM, subsidi gaji, dan restrukturisasi kredit juga harus dilakukan secara cepat. Semua itu, menurut Jokowi, dilakukan agar kondisi perekonomian tidak semakin terpuruk dan kegiatan ekonomi masyarakat bisa berjalan.
“Semua itu saya tegaskan kembali berulang-ulang untuk menyamakan frekuensi bahwa kita memang dalam kondisi krisis,” ujar Jokowi.
“Pemerintah harus mengganti channel kerja dari channel yang biasa-biasa menjadi channel yang luar biasa, seperti juga kondisi dunia pada umumnya kita masih butuh waktu untuk lepas dari krisis ini,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, pemerintah masih sangat membutuhkan fleksibilitas kerja dan kesederhanaan prosedur agar semua permasalahan bisa ditangani secara cepat, dengan tepat sasaran dan efisien.
Tidak hanya itu, Jokowi bilang pemerintah sudah berkomitmen upaya pemerintah tidak hanya terbatas untuk keluar dari krisis, tetapi juga memanfaatkan krisis untuk melakukan lompatan, memanfaatkan krisis ini untuk membangun cara kerja baru, membangun kelembagaan baru yang mampu berkompetisi dalam persaingan global.***
Sumber: CNBC Indonesia
Editor: amran
